adminAnggota DPRD Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) Ma’ruf Bijakin Bando memberi respon masyarakat 5 dusun yang berutang sampai Rp 14 juta untuk membuat jembatan secara swadaya. Ia memandang Pemkab Enrekang tidak bergerak cepat supaya jembatan itu dapat dibuat dan masyarakat tidak berutang.
“Seharusnya pemerintahan lebih aktif, contohnya dengan manfaatkan bujet peralihan atau pendistribusian partial untuk tanggapan awalnya. Kita kasihan jika masyarakat gunakan dana individu dan swadaya membuat jembatan demikian,” kata Ma’ruf
Legislator PAN ini menjelaskan seharusnya pemerintahan yang bergerak cepat ketika berada jembatan putus. Termasuk menyaksikan pengatasan awalnya dan bujet yang bisa digunakan selekasnya membuat.
“Pengetahuan aku memang memerlukan perlakuan baik dari individu dari pemerintahan atau dari ongkos tidak tersangka bisa diambil selekasnya. Kelak itu disarankan di APBD peralihan 2025 agar dapat dipakai membuat jembatan,” tuturnya.
Bahkan juga menurut anggota komisi I DPRD Enrekang ini, Pemkab dan legislatif dapat diikutsertakan untuk turut menyumbang dengan individu bila perlu. Ini sebagai bentuk perhatian atas keperluan masyarakat.
“Kan yang aku dengar ada hutang Rp 14 juta. Itu dapat dari dinas-dinas tolong bayar itu hutang. Termasuk masyarakat koordinasikan ke kami untuk turut menyumbang,” paparnya.
Tetapi ia mengaku Pemkab umumnya akan masalah saat hadapi keperluan pembangunan. Bila terlampau cepat turun tangan dapat dipandang ada penyimpangan, tetapi saat lamban akan dipandang tidak peduli masyarakatnya.
“Pada intinya, ini menjadi masalah untuk pemerintahan karena bujet APBD tidak langsung dapat segera ada. Harus lewat proses rencana lebih dulu. Barangkali dapat diusahakan lewat Dinas Musibah, tetapi tetap bujetnya tidak dapat segera ada,” jelasnya.
Sebelumnya telah dikabarkan, masyarakat 5 dusun di Kabupaten Enrekang secara swadaya membuat jembatan penyambung antara dusun. Pembangunan itu terakhir tersisa hutang Rp 14 juta saat jembatan telah usai.
“Masyarakat dari 5 dusun secara swadaya membuat dan ada pula dibuka bantuan untuk pembangunan Jembatan Loeng,” kata Kepala Dusun Kaluppini Muh Salata
Ia menjelaskan keseluruhan ongkos pembangunan jembatan capai Rp 71 juta. Sementara dari swadaya dan bantuan yang terkumpul baru sekitaran Rp 57 juta.
“Jadi ongkos pembangunan Rp 71 juta dan terkumpul Rp 57 juta. Masih tetap ada sekitaran Rp 14 juta sebagai hutang sesudah kami kalkulasi,” jelasnya.
